UU MD3, Antara Kriminalisasi Rakyat yang Kritis terhadap DPR atau Alat Kontrol Publik

Baru-baru ini publik dihadapkan pada kontrovesi UU MD3, pemberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang begitu ironis. Bagaimana tidak, UU itu ada dan lahir ditengah rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga lembaga tersebut. Rakyat tak hanya semakin tidak percaya kepada DPR, tetapi juga tidak percaya kepada demokrasi.
Continue reading “UU MD3, Antara Kriminalisasi Rakyat yang Kritis terhadap DPR atau Alat Kontrol Publik”